Rapat Digelar Tertutup, Belum Ada Solusi Konkrit Atas Longsor di Jembatan Sidua-dua - Naras News : Fakta Berbicara

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, January 14, 2019

Rapat Digelar Tertutup, Belum Ada Solusi Konkrit Atas Longsor di Jembatan Sidua-dua

Rapat Digelar Tertutup, Belum Ada Solusi Konkrit Atas Longsor di Jembatan Sidua-dua

Jembatan Sidua-dua Parapat, Kabupaten Simalungun

Sumut
, Narasnews.com -
Rapat tertutup digelar, namun belum ada solusi konkrit dari stakeholder di Sumut atas longsor yang berulangkali menerjang Jembatan Sidua-dua atau Jembatan Kembar di Jalan Lintas Siantar-Parapat, Kabupaten Simalungun.

Bahkan pekan depan baru dilaksanakan rapat teknis antarpemangku kepentingan, untuk membahas tindakan mengurangi bencana (mitigasi) secara umum di wilayah tersebut.

Serta juga membentuk tim terpadu, dalam upaya mencari penyebabnya dan solusinya atas bencana itu.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antar stakeholder di Sumut, terkait peristiwa bencana longsor yang berulangkali menerjang Jembatan Sidua-dua atau Jembatan Kembar, di Jalan Lintas Siantar-Parapat, Kabupaten Simalungun, dan bencana lainnya yang menyelimuti di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No 30 Medan, Senin (14/1).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut menjadi leading sector dalam rakor yang dibuka Sekdaprovsu, R Sabrina. Pertemuan tertutup itu dihadiri pihak BBPJN II, Dishub Sumut, Polda Sumut, Badan Geologi, BMKG dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Salah satu poin dalam rakor yakni, kita akan melakukan rencana aksi minggu depan. Yang akan dilakukan masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) baik provinsi dan kabupaten/kota bersama instansi vertikal. Ini akan jadi pedoman kita bersama.

Serta jika diperlukan pendanaan lebih lanjut kita akan ajukan ke Kemenkeu atau Kementerian PUPR," kata Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis kepada wartawan usai rakor tersebut.

Diakuinya, akan segera dibentuk tim terpadu khusus penanganan longsor Jembatan Sidua-dua, seraya diminta kepada masing-masing OPD untuk melakukan supervisi.

"Tim terdiri dari lintas sektoral, dan nantinya akan bersinergi dengan tim ahli Kemen PUPR yang sudah turun sebelumnya. Kepada seluruh kepala daerah juga diminta untuk dapat mengatur tata ruang wilayahnya.

Lakukan audit kebencanaan sehingga ke depan lebih muda melakukan upaya antisipasinya," katanya.

Menurut dia, aturan tata ruang yang tidak terkontrol selama ini, membuat masyarakat menjadi korban bila terjadi bencana alam. Karenanya ke depan Pemprovsu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya bermukim di area rawan bencana alam seperti di pinggir sungai, lereng gunung dan tebing.

"Ini yang ke depan akan kita tingkatkan, tata ruang terhadap daerah-daerah rawan bencana. Kita pun berupaya bagaimana penanggulangan bencana ini bisa masuk dalam kurikulum sekolah-sekolah, sehingga ada kesadaran soal kebencanaan sejak dini," katanya.

Dia mengatakan, secara umum pembahasan dalam rakor tersebut adalah potensi bencana alam di daerah-daerah rawan bencana di Sumut. Termasuk penanganan banjir bandang dan longsor di Ulu Pungkut, Madina, Nias, Toba Samosir dan daerah lainnya.

"Khusus di Jembatan Sidua-dua, dugaan sementara kita adanya aktivitas pertanian dan perkebunan yang bisa dikatakan sebagai penyebab bencana alam. Tapi kita gak bisa simpulkan dulu, dan baru sebatas menduga.

Masing-masing OPD kita juga sudah memberikan analisis terhadap longsor di sana. Pak gubernur sudah instruksikan lagi semua kepala daerah untuk antisipasi bencana dan menata ulang tata ruang wilayah masing-masing. Berikut perintah untuk membuat tim terpadu bersama lintas sektoral atas longsor di Jembatan Sidua-dua," imbuh dia. (Sib/A11/f)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages